Empat Hari Penuh Libur Adha Truk Dilarang Melintas, APTRINDO Protes

image-mobkom-Fluktuasi Solar, Aptrindo akan tentukan Batas Atas-Bawah Tarif Truk
image-mobkom-Fluktuasi Solar, Aptrindo akan tentukan Batas Atas-Bawah Tarif Truk
Foto : Istimewa

Jakarta, MobilKomersial.com – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) langsung meradang menanggapi keputusan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang menerbitkan instruksi larangan beroperasi bagi truk-truk angkutan barang bersumbu 3 atau lebih selama 4 hari penuh di libur Idul Adha, 9 sampai 12 September 2016 mulai pukul 24.00 WIB. Larangan ini berlaku di 6 provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung dan Bali.

Wakil Ketua DPP APTRINDO Kyatmaja Lookman mengatakan, pelarangan itu merugikan pengusaha angkutan truk, terutama yang bergerak di bisnis logistik.

“Tidak bisa setiap hari libur, angkutan barang ikut libur. Kebijakan ini kontra dengan dengan angkutan publik. Saya agak heran, pemerintah ini mau mendorong angkutan pribadi atau angkutan umum,” protes Kyatmaja, Minggu (4/9/2016).

“Kita tak setuju kalau penghentian operasi truk ini terus-terusan dilakukan di tengah iklim bisnis yang lesu,” lanjutnya.

Jika pun tetap harus dihentikan sementara operasi truk selama libur Idul Adha, dia mengusulkan agar dilakukan maksimal 2 hari, yakni pada tanggal 9 dan 12 September saja. Itu pun cukup dibatasi jam operasinya, jangan dihentikan sehari penuh.

“Apapun kebijakan Presiden untuk menarik investasi, jika kebijakan di bawahnya kontrak investasi, ya sma saja. Tidak akan membawa hasil,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika aturan ini dipaksakan, ada potensi kerugian hingga Rp 2 triliun yang diderita hanya oleh pengusaha angkutan truk. Hal itu mengacu pada data jumlah truk di Indonesia yang saat ini sebanyak 5,6 juta. Sebanyak 40 persen truk tersebut saat ini bersumbu lebih dari dua.

Populasi truk terbanyak ada di pulau Jawa. Jika di 8 provinsi diasumsikan ada 500.000 unit truk, dan pendapatan per truk Rp 1,5 juta per hari, maka kerugian yang diderita mencapai Rp 3 triliun.

Pihaknya belum menghitung berapa kerugian yang diderita perusahaan yang mengelola pabrik dan mendistribusikan hasil produksinya dengan menggunakan jasa angkutan truk.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto membuat edaran tertanggal 2 September 2016 ke Kepala Dinas Perhubungan Provunsi/Kabupaten/Kota, Kepala Balai LLAJSDP, Kepala Otoritas Pelabuhan Penyebarangan dan Ketua Umum DPP Organda.

Isi edaran itu, truk angkutan barang dengan sumbu roda di atas 2 buah melintas di jalan raya mulai 9 September 2016 pukul 24.00 WIB sampai 12 September 2016 (H+3) pukul 24.00 WIB.
Larangan melintas berlaku pada jalan nasional, baik jalan tol dan maupun non tol, serta jalur wisata di semua provinsi di Pulau Jawa, ditambah Lampung dan Bali.

Larangan melintas berlaku bagi truk pengangkut bahan bangunan, truk tempelan, truk gandeng dan truk kontainer. Truk pengangkut BBM, bahan bakar gas (BBG), ternak, dan aneka bahan kebutuhan pokok (sembako) masih boleh melintas.

Begitu juga truk pengangkut pupuk, susu murni, barang antaran pos, barang bahan baku, barang  ekspor-impor dari lokasi home industri/sebaliknya ke pelabuhan ekspor atau impor juga tetap boleh beroperasi. Truk pengangkut minuman kemasan maksimal bersumbu dua dan truk pengangkut bahan pokok yang cepat rusak masih boleh melintas.

Penulis : M. Arif

Tinggalkan Balasan