Perlu Kaji Ulang Kebijakan Terminal Pulo Gebang

realisasi terminal pulogebang

MobilKomersial.com – Perlu Kaji Ulang Kebijakan Terminal Pulo Gebang. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan pemberangkatan penumpang dari terminal Pulo Gebang ternyata menimbulkan beban tersendiri bagi para penumpang bus AKAP (Antar Kota Antar Propinsi).

Misalnya, calon penumpang yang bertempat tinggal di daerah Lebak Bulus, Bintaro, Daan Mogot, Pondok Pinang, Ciputat, Depok dan sebagainya, jika ingin pergi ke daerah jawa seperti Pekalongan, Tegal, Pemalang, Solo, Wonogiri, Salatiga, dan sebagainya, mereka harus naik bus dari Pulo Gebang yang sangat jauh dari lokasi mereka berada. Tentu berapa waktu yang harus mereka butuhkan dan berapa rupiah yang harus mereka keluarkan untuk sampai di terminal Pulo Gebang.

Daripada naik bus AKAP, akan lebih baik mereka menggunakan omprengan yang ilegal tapi mudah diakses dan jauh lebih efisien atau menyewa mobil di rental, menggunakan kereta api.

Sekilas Perencanaan Pembangunan Terminal Pulo Gebang

Terminal Pulogebang memang dirancang menjadi terminal terpadu dan selalu dibanggakan bakal menjadi terminal termegah di ASEAN. Akan tetapi, pada saat dirancang itu tahun 2002 lalu, Dimana kondisi lalu lintas di DKI Jakarta belum seruwet dan semacet saat ini.
Jumlah kendaraan bermotor (mobil maupun sepeda motor) saat itu hanya sekitar 3.478.356 unit, sedangkan sekarang sudah mencapai 10.910.753 unit (tiga kali lipat).
Belum ditambah dengan kendaraan yang datang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Diperkirakan jumlah kendaraan yang lalu lalang di Jakarta bisa mencapai 15 juta unit.realisasi terminal pulogebang

Perencanaan Terminal Pulogebang sebagai terminal terpadu itu merupakan hasil perencanaan masa lalu yang sama sekali tidak cocok untuk diterapkan saat ini, mengingat kondisi lalu lintasnya sudah berbeda total.

Harus diakui bahwa para pendahulu kita yang membuat perencanaan terminal di sudut-sudut Jakarta, seperti Lebak Bulus, Pondok Cabe, Pondok Pinang, Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Pulogadung, Pinangranti, Kampung Rambutan, sebagai terminal pemberangkatan atau kedatangan bus AKAP sesungguhnya memiliki visi jauh ke depan dan berorientasi pada pelayanan kepada penumpang.
Dimana mereka sudah memprediksi Kota Jakarta sekian tahun ke depan akan macet, sehingga layanan angkutan umum AKAP harus dibuat di sudut-sudut Jakarta, tetapi mudah akses ke jalan tol.

Dan mereka juga tahu dari mana saja asal para calon penumpang bus AKAP tersebut dan tahu seperti apa profilnya. Mereka pikirkan betul akses para calon penumpang bus AKAP tersebut terhadap pemberangkatan dan penurunan sedekat mungkin dan seefisien mungkin.

Menghapuskan fungsi terminal di sudut-sudut Kota Jakarta dan memaksa penumpang bus AKAP naik atau turun di Terminal Pulogebang bukanlah ide cerdas dan sangat tidak realistis.

Dengan menuju ke Terminal Pulogebang sendiri-sendiri, ongkosnya besar dan waktu tempuh pun lama, mengingat layanan transjakarta yang dijanjikan belum menjangkau ke semua terminal pinggiran dan pool bus. Belum lagi terkendala oleh keterangkutannya mengingat bawaan orang yang mau mudik dengan bus itu biasanya banyak, sementara ruang di transjakarta terbatas.

Para penumpang angkutan bus AKAP ini perlu dijaga kesetiaannya menggunakan bus AKAP, juga dengan cara mempermudah mereka memperoleh tiket bus. Kebijakan yang melarang pool bus sebagai tempat penjualan tiket dan tiket harus dibeli di Terminal Pulogebang adalah kebijakan yang ketinggalan zaman (Jadul)

Dijaman yang sudah berbasis teknologi canggih serba online, harusnya tiket bus bisa dibeli secara online dan terminal hanya sebagai tempat pemberangkatan, seperti di stasiun kereta api dan bandara; bukan sebaliknya jadi pusat penjualan tiket.realisasi terminal pulogebang

Perlu Di Kaji Ulang Terminal Pulo Gebang

Untuk itu penting kembali bagi pemerintah meninjau kebijakan pemaksaan pemberangkatan bus AKAP dari Terminal Pulogebang dan melarang pool maupun terminal-terminal di sudut kota sebagai keberangkatan dan kedatangan bus AKAP itu tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang, tetapi juga menyelamatkan industri transportasi itu sendiri.

Para operator bus telah banyak berinvestasi cukup besar untuk pengadaan sarana, buka trayek baru, hingga operator. Mereka tidak pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah, meskipun mereka itu menjalankan peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sebaiknya pemerintah berterima kasih kepada mereka dengan membuat kebijakan yang kondusif, bukan justru menghancurkan. Siapa yang akan naik bus mereka kalau harus berangkat dari Terminal Pulogebang?

Yang perlu ditempuh pemerintah adalah meninjau kembali fungsi Terminal Pulogebang, apakah layak atau tidak dilihat dari sisi letak yang di ujung timur Jakarta, sementara untuk menuju ke sana tidak mudah dan tidak murah bagi pengguna angkutan bus yang umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah.

 

sumber : berbagai