Jenuh Dengan Pungli, Agus Yudha Jalan Kaki 26 Hari Temui Presiden Jokowi

Jenuh Dengan Pungli, Agus Yudha Jalan Kaki 26 Hari Temui Presiden Jokowi

Jenuh Dengan Pungli, Agus Yudha Jalan Kaki 26 Hari Temui Presiden Jokowi

MobilKomersial.com- Mas Agus Yudha salah seorang sopir bus berjalan kaki selama 26 hari dari Sidoarjo ke Jakarta untuk menemui presiden Jokowi untuk membicarakan kasus Pungli yang sudah berakar di tanah air.

Agus Yudha, salah satu perwakilan sopir truk, asal Sidoarjo menyampaikan kepada presiden Jokowi akan masih banyaknya oknum aparat atau preman yang melakukan tindakan pungli. Agus Yudha meminta kepada Presiden agar diberi kenyamanan dan keamanan saat mengantarkan barang.

Pungli

Ya Pungli merupakan fenomena gunung es atas buruknya sistim yang ada selama ini. Bisa saja teriak pungli “hajar, sikat, sapu bersih” tapi jika kita tidak mau melakukan perubahan secara mendasar itu sama saja dengan omong kosong!

Untuk pungli bisa diklasifikasikan menjadi 2 tipe no service but pay atau uang damai. Jika no service BUT pay tidak ada pelanggaran tapi dicari-cari pelanggaran sedangkan uang damai, ada pelanggaran disana tapi dikoordinasikan di lapangan, keduanya sama buruknya.

Bagaimana kasus pungli bisa diberantas apabila undang undang nya tidak memadai. Seperti contoh kasus UU22 Tahun 2009 mengenai sanksi jika melanggar. Sangsi yang diberikan jika melanggar contoh overloading tidak pernah memberikan efek jera. Pertama yang kena sangsi hanya pengemudi bahkan tidak terkena pemilik angkutan dan pemilik barang. Maksimal denda 500 ribu rupiah dan jika sudah di pengadilan mungkin bisa lebih kecil dari itu. Setelah itu dilakukan overloading lagi.

Di DKI kapasitas kir hanya 1350 per hari dan 430ribu setahun. Pertumbuhan kendaraan yang akan di kir saja 2014 sd 2016 itu mencapai 1.6 juta. Jika kir setahun 2x maka kapasitasnya hanya 215 ribu dan mengakibatkan 1.4 jutaan kendaraan tidak dapat melakukan kir. Itu belum terhitung kendaraan sebelum 2014 (Data Kemenhub). Kemudian bagaimana kita bisa kir jika hanya 2 Kementrian Lembaga yang melakukan KIR, KPK dan BIN menurut dishub DKI.

Berdasarkan Basis

Parahnya, pungli yang dibuat secara sistematis bahkan beberapa pungli itu di PERDA-kan karena basis pemilihnya. Biaya TKBM di beberapa daerah itu di back up oleh Pemerintah Daerah. Di Sumatera khususnya, biaya bongkar muatnya bisa mencapai 10 hingga 20% dari ongkos angkut, belum lagi uang tidak jelas dan lain sebagainya.

Merusak Jalan

Ada pungli yang dilakukan masyarakat dengan merusak jalan di daerah Bengkulu contohnya Truk jalan seharusnya bisa naik tapi jalan dirusak agar kendaraan melambat kemudian tidak kuat menanjak. Akibatnya bayar derek untuk bisa naik ke atas. Di Papua walaupun sudah di kontenrisasi tetap aja ada biaya bongkar muat curah ini kan juga pungli.

Di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang masih saja ditanyakan Ijin Bongkar Muat walaupun sudah dihapus melalui paket kebijakan jilid 15 dan permendagri. Entah pura pura tidak tahu atau bagaimana. Di Riau Pengusaha truk sawit harus “mengencingkan” muatan sawitnya jika tidak kendaraan dirusak. Di Tanjung Priok Karena mahalnya biaya TOL akses priok Truk terpaksa turun ke bawah sehingga terjadi kemacetan luar biasa. ASMORO (Asal Moro) sering bertindak disana dan mereka terang terang melakukan walaupun ada aparat yang menjaga.

Tindak Tegas

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Komjen Syafrudin, menyampaikan akan langsung menindak tegas terkait praktek pungli tersebut. Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan pihak kepolisian dan Kementrian Perhubungan menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Jenuh Dengan Pungli, Agus Yudha Jalan Kaki 26 Hari Temui Presiden Jokowi
Jenuh Dengan Pungli, Agus Yudha Jalan Kaki 26 Hari Temui Presiden Jokowi

 

Source: berbagai sumber

 

Tinggalkan Balasan