Polisi Lalu Lintas Tidak Berhak Menilang Kendaraan Yang Telat Bayar Pajak

Polisi Lalu Lintas Tidak Berhak Menilang Kendaraan Yang Telat Bayar Pajak

 

Jakarta, MobilKomersial.com –  Berdasarkan Undang-undang Lalulintas no. 14 Tahun 1992 (ralat: UU Lalu lintas no.22 Tahun 2009. ed), hanya pelanggaran yang menyangkut kelengkapan kendaraan termasuk surat-surat SIM dan STNK yang masih hidup/berlaku, lampu motor, lampu sein, dan seterusnya yang berhak ditindak oleh polisi dengan cara menilang, Maka polisi tidak berhak untuk melakukan tindak tilang kepada warga hanya karena status kendaraannya yang “telat bayar”. Karena kewenangan tersebut merupakan milik pihak dispenda.

 

Pajak Provinsi

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak provinsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diatur dalam 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1987 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Pajak kewenangan ada di Dispenda. Ada sanksi administratif sendiri, seperti denda kalau telat membayar pajak, bukan tilang sanksinya,” ujar wakil kepala korps lalu lintas (Korlantas) Polri, Kombes Pol. Sam Budigusdian yang dikutip dari Divisi Humas Mabes Polri.

Jadi komers, Apabila anda terkena razia di jalan umum akan tetapi membawa semua surat-surat kelengkapan walaupun pajak kendaraan “telat bayar”, maka anda tidak berhak ditilang oleh polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas hanya bisa menegur/menyarankan untuk segera membayar pajak karena keterlambatan. Tidak ada unsur hukum buat mereka untuk memberikan tindakan tilang kepada anda.

Apabila oknum petugas tersebut tetap bersikeras, Anda berhak menanyakan pasal serta nama si oknum petugas tersebut, lalu laporkan kepada pihak yang berwenang dalam bentuk komplain secara resmi.

Ditilang Polisi Lalu Lintas

 

Tinggalkan Balasan