Dua Tahun Belum Juga Dioperasikan, Kemenhub Akan Tarik 10 Bus Bantuan untuk Pemkot Bogor

Dua Tahun Belum Juga Dioperasikan, Kemenhub Akan Tarik 10 Bus Bantuan untuk Pemkot Bogor (foto istimewa)

Jakarta, MobilKomersial.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub mengancam akan kembali menarik bus bantuan yang diberikan untuk Pemerintah Kota Bogor. Sebanyak 10 bus ukuran 3/4 yang rencananya bakal digunakan sebagai bus Transpakuan sudah hampir dua tahun bus tersebut dibiarkan mangkrak alias terparkir tak kunjung dioperasikan.

Direktur Multimoda Kemenhub, Ahmad Yani menyayangkan sikap Pemkot Bogor yang terkesan acuh dengan bus hibah tersebut. Maka dari itu, pihaknya akan menarik bus bantuan tersebut jika Pemkot Bogor masih membandel.

“Kota Bogor dikasih bus tapi sampai sekarang tidak jalan. Kalau begitu kami akan tarik lagi,” tutur Ahmad, Selasa (28/8/2018).

Lebih jauh ia mengatakan, bus tersebut nantinya akan dihibahkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Selain di Bogor, ada beberapa daerah lain yang juga mengalami masalah. “Kami pastikan Kemenhub akan menarik bus tersebut dan mengalihkannya ke daerah lain,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Jimmy Hutapea saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak, karena hingga saat ini belum menerima pemberitahuan dari Kemenhub baik lisan maupun tertulis terkait penarikan. “Hingga Kini bus itu statusnya masih milik Kemenhub, artinya kapan saja bus itu mau ditarik ya silakan saja,” ujarnya.

Pihaknya berharap bus hibah tersebut tidak perlu ditarik karena akan tetap Dishub operasikan. “Seharusnya yang mengoperasikan yah PDJT, jadi bukan Dinas Perhubungan yang mengoperasikannya,” pungkas Jimmy.

Menurut Jimmy, sebetulnya dari 10 bus sudah 2 bus yang telah dioperasikan. Delapan bus belum dioperasikan saat ini berada di Kantor Dishub.

“Bus belum beroperasi karena tengah berada dalam proses hibah bantuan. Kita sudah sampaikan ke Kementerian bahwa kita sedang berproses untuk hibahnya sesuai arahan mereka dan dokumen yang disampaikan sudah masuk ke Kementerian,” katanya.

Tinggalkan Balasan