Truk 2017 Kebawah Tidak Terkena Pajak Progresif Di Sulawesi Selatan

Truk 2017 Kebawah Tidak Terkena Pajak Progresif Di Sulawesi Selatan

Truk 2017 Kebawah Tidak Terkena Pajak Progresif Di Sulawesi Selatan

 

 

MobilKomersial.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan membebaskan pajak progresif khusus untuk kendaraan truk angkutan barang yang menggunakan nama pribadi. Hal tersebut tertuang dalan keputusan Gubernur Sulsel nomor 2301/VIII/Tahun 2018 tentang pemberian insentif pembebasan tarif pajak kendaraan bermotor progresif atas angkutan barang yang ditandatangani Pj Gubernur Sulsel Dr Sumarsono pada 15 Agustus 2018. Surat keputusan ini berlaku efektif sejak 23 Agustus 2018 hingga 31 Desember 2019.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel Darmayani Mansyur mengatakan dalam surat keputusan tersebut yang dimaksud adalah truk, dumptruck, lighttruck, pick up dan semacamnya yang tahun pembuatannya 2017 ke bawah.

Akan tetapi, berdasarkan keputusan Gubernur Sulsel tersebut, kendaraan barang tahun pembuatan 2018 atas nama pribadi tetap akan dikenakan pajak progresif sesuai urutan kendaraan yang dimiliki.

“Perlu diketahui juga bahwa pajak progresif tidak dikenakan pada kendaraan bermotor angkutan barang tahun 2017 ke bawah dan kendaraan roda dua di bawah 500 cc,” katanya.

Adapun maksud dan tujuan pembebasan progresif untuk kendaraan angkutan barang tahun 2017 ke bawah dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk merapihkan administrasi kendaraannya. Selain itu juga untuk memudahkan Bapenda Sulsel melakukan penagihan.

“Kalau memang kendaraan tersebut milik perusahaan, harus dibalik nama atas nama perusahaan karena ini terkait dengan penerimaan PPh badan. Kalau memang tidak punya perusahaan, konsekuensinya harus bayar pajak progresif seperti kendaraan pribadi pada umumnya yang menggunakan nama pribadi,” ujarnya.

Bapenda Sulsel memberlakukan pajak progresif yang baru sejak 1 Januari 2018 yang diatur dalam Perda no 8 tahun 2017, merupakan revisi dari Perda no 10 tahun 2010 tentang pajak daerah. Ini merupakan pajak progresif terendah di Indonesia. Jika berdasar Perda no 8 tahun 2017, pajak progresif kendaraan pertama ditetapkan sebesar 1,5 persen. Pajak progresif untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2 persen, ketiga 2,25 persen, keempat 2,5 persen dan kelima dan seterusnya 2,75 persen. Sebelumnya pajak progresif kendaraan kedua berdasarkan Perda no 10 tahun 2010 ditetapkan sebesar 2,5 persen, kendaraan ketiga 3,5 persen, kendaraan keempat 4,5 persen, dan kendaraan kelima sebesar 5,5 persen.

“Pemilik kendaraan angkutan barang harus memanfaatkan pembebasan pajak progresif ini dengan membayar pajak kendaraannya di samsat terdekat. Kami perlu mengingatkan karena banyak pengusaha yang menyewakan kendaraannya di luar Sulsel,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan