Kemenhub Bersama Kementerian Terkait Kaji Permenhub 108 tahun 2017

“Tujuh perwakilan yang mewakili aliansi pengemudi taksi online yang ada di seluruh Indonesia. Tujuh orang ini nanti akan menjadi mitra saya bersama Organda, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan pemerintah agar kami bsia sempurnakan terkait permen soal pengaturan taksi online,”

Kemenhub Bersama Kementerian Terkait Kaji Permenhub 108 tahun 2017

MobilKomersial.com – Guna mengkaji lebih dalam mengenai Permenhub 108 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melibatkan berbagai aliansi dan juga organisasi angkatan darat.

 

Budi Setyadi berharap, beleid yang mengatur aturan transportasi online ini tidak lagi dimentahkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi dapat digunakan dalam permenhub yang baru. “Pak menteri berpesan kepada saya bagaimana caranya untuk bangun peraturan yang kalau bisa tidak digugat lagi. Kami capek, nanti kami tidak kerja-kerja. Maka kami hati-hati menyusun ini proses awal ini melibatkan berbagai pihak,” ujar Budi di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat.

 

Gandeng 16 Aliansi

Budi juga mengaku sudah menggandeng sekitar 16 aliansi yang akan diwakilkan hanya tujuh orang saja. Ketujuh orang tersebut akan menjadi mitra Budi untuk mengkaji beleid lebih dalam dan tentunya bersama dengan organisasi atau kementerian terkait lainnya.

 

“Tujuh perwakilan yang mewakili aliansi pengemudi taksi online yang ada di seluruh Indonesia. Tujuh orang ini nanti akan menjadi mitra saya bersama Organda, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan pemerintah agar kami bsia sempurnakan terkait permen soal pengaturan taksi online,” tutur Budi.

Seperti diketahui, sebelumnya para sopir taksi online menolak permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dan mereka menyambut baik langkah yang diambil Mahkamah Agung yang membatalkan sebagian pasal tersebut. Menurut mereka pembatalan itu dinilai karena regulasi belum sepenuhnya berpihak kepada para sopir. Dengan batalnya sejumlah pasal dari Permenhub 108 Tahun 2017, Kemenhub kembali akan meramu aturan baru. Kemenhub berinisiatif mengajak para sopir taksi online merumuskan aturan baru.

 

Bukan Yang Pertama

Pembatalan payung hukum taksi online oleh MA kali ini adalah bukan yang pertama. Sebelumnya, MA juga pernah membatalkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yang terbit pada 1 April 2017 sebagai revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

 

MA menilai sebagian pasal pada Permenhub 108 Tahun 2017 yang berlaku efektif pada 1 November 2017 merupakan pemuatan ulang materi Permenhub 26 Tahun 2017 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Cabut Pasal

MA memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mencabut 23 pasal pada Permenhub 108 Tahun 2017. Isi pasal yang dicabut di antaranya mengatur tarif taksi online harus sesuai batas bawah dan atas, pemasangan stiker, STNK harus berbadan hukum, persyaratan teknis perizinan penyelenggaraan (minimal lima kendaraan, tempat penyimpanan kendaraan, dan bengkel), serta lain sebagainya.

Tinggalkan Balasan