Riau Menjadi Daerah Yang Paling Taat Terkait Truk Over Dimensi Dan Over Loading

“Dampak ODOL, kerusakan dini badan jalan, kecelakaan yang membuat biaya perbaikan jalan kita tertinggi di dunia. Dengan nilai kerugian sebesar Rp 43 triliun per tahun sementara kemampuan pemerintah hanya Rp 18 triliun, “Negara jadi gak kuat menanggung beban kerugian yang besar, kalau tidak segera dilakukan maka negara kita akan terus ketinggalan dari negara lain,” pungkasnya

Riau Menjadi Daerah Yang Paling Taat Terkait Truk Over Dimensi Dan Over Loading

MobilKomersial.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah melakukan penindakan kepada para pelaku truk yang bermuatan lebih (Over Loading) dari ketentuan yang berlaku mulai 1 Agustus 2018.  Penindakan telah diturunkan di 3 lokasi pilot project Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang.

.

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Drs Budi Setyadi MSi saat membuka Forum Group Discussion (FGD) tingkat nasional, di Hotel Pangeran belum lama ini. Provinsi Riau merupakan daerah yang paling taat dalam menjalankan program pemerintah terkait pembersihan over dimensi dan over loading (ODOL).  Hal ini telah dibuktikan dari para pelaku usaha truck yang sukarela memotong kendaraan yang over loading dan over dimension.

“Dari awal saya sudah lakukan evaluasi bahwa Riau merupakan daerah yang demikian respon dan respek dalam mendukung kebijakan pusat terkait pemberantasan odol, ” ujarnya

Direktur Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR, Iwan Zakarsi mengatakan akibat aktivitas truk ODOL di Indonesia menyebabkan tingginya angka kerusakan jalan. Ini membuat Indonesia menjadi negara dengan pembiayaan kerusakan jalan tertinggi di dunia. tonase kendaraan yang berlebih akan mempercepat kerusakan jalan. Faktor kerusakan jalan tergantung beban as kendaraan dengan batas maksimum 8-12 ton.

“Dampak ODOL, kerusakan dini badan jalan, kecelakaan yang membuat biaya perbaikan jalan kita tertinggi di dunia. Dengan nilai kerugian sebesar Rp 43 triliun per tahun sementara kemampuan pemerintah hanya Rp 18 triliun, “Negara jadi gak kuat menanggung beban kerugian yang besar, kalau tidak segera dilakukan maka negara kita akan terus ketinggalan dari negara lain,” pungkasya

.

.

.

Dikutip dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan