Sosialisasikan Layanan, Transjakarta Hadir di The International Public Service Forum 2018

Bus Transjakarta Terbaru Buatan Kudus Ini Jadi Armada Feeder untuk Asian Games

Jakarta, MobilKomersial.com – Perusahaan transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), kembali mensosialisasikan seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat melalui partisipasi dalam The International Public Service Forum 2018 dengan tema Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action.

Pameran yang berlangsung selama dua hari ini sejak 7 November 2018 hingga 8 November 2018 diharapkan menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama bahwa membangun negara membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakyat, swasta dan pemerintah – partisipasi publik menjadi “senyawa utama” bagi kualitas pelayanan publik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat. Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha.

Dengan entrepreneurship bureaucracy, pelayanan publik menjadi mudah dan cepat dan tentunya lebih baik. “Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ujar Wapres dalam pembukaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (07/11).

Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.

Wapres mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth. Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering menperumit dan memperlambat birokrasi. Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Jusuf Kalla.

Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. “Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” imbuh Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengungkapkan momen ini menjadi wahana interaktif terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, dapat meningkatkan kerja sama antar-negara dalam percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sdm di bidang pelayanan publik, serta menguatkan kepedulian dan partisipasi publik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor. “Sebagai inkubator, kami memberikan award untuk top 40 kompetisi inovasi pelayanan publik 2018 sebagai role model bagi pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota serta pejabat lain.

Hits: 149

Tinggalkan Balasan