Jakarta, MobilKomersial.com - Truk overdimensi overload atau biasa disingkat ODOL sudah menjadi hal lumrah di dunia transportasi angkutan umum semisal truk.

Meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007, budaya ODOL masih saja diterapkan. Para operator ataupun perusahaan seakan terus menjalankan budaya ODOL.

Pada jalur Sumatra dan Jawa sepertinya tidak sulit menemukan truk yang di-ODOL-kan. ODOL tak dilakukan hanya oleh pemilik atau pengusaha truk saja, tetapi juga oleh badan usaha milik pemerintah (BUMN), industri, petani, pedagang dan sebagainya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, untuk menekan jumlah truk ODOL, pihaknya bersama Kepolisian akan melakukan penertiban secara intensif.

"Truk ODOL saat ini masih menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Untuk itu pembatasan usia truk perlu dilakukan," ujar Budi Setyadi saat jadi pembicara Diskusi Pintar Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) ‘Road to Zero ODOL Trucks on The Roads’ di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2019).

Simak juga : Aptrindo Minta Presiden Terpilih Bisa Tuntaskan Masalah Truk Obesitas

Namun, lanjut Budi, saat ini di Indonesia belum ada aturan mengenai pembatasan usia kendaraan.

"Saat penyusunan Undang-undang No 22 Tahun 2009 sampai sekarang sudah ada rencana pembatasan usia kendaraan. Tetapi, karena ekonomi di sini belum bagus jadi belum jadi dinormalkan," ungkap Budi.

Dirinya pun akan mulai menggalakkan untuk mengkampanyekan mengenai bahayanya truk yang ODOL.

"Ini demi menuju untuk mendeklarasikan bahwa pada 2021 tidak akan ada lagi truk ODOL," ucap Budi.

Simak juga : Kenalan dengan Isuzu GIGA GXZ 60 K Tractor Head, Truk yang Bisa Gendong Truk

Strategi yang digalakkan oleh Kementerian Perhubungan, menurut dia, adalah dengan mempersempit ruang gerak para pengusaha yang tidak taat aturan melalui kerjasama antara lain dengan kepolisian maupun dengan para pengelola jalan tol.

Sinergi antara kementerian dengan penegak hukum dilakukan dengan melakukan digitalisasi pembuatan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sehingga tidak bisa dipalsukan lagi.

Sebagai latarbelakang, Budi menginformasikan truk yang keluar dari dealer, saat dibeli oleh pengusaha, masih berbentuk sasis.

Sasis tersebut kemudian dibangun di perusahaan karoseri rekanan sesuai rancang bangun yang sudah disetujui oleh Kemenhub.

Jangan lewatkan : Karoseri Bandel, Truk ODOL Berkeliaran Di jalan

Umumnya, saat sedang digarap oleh karoseri itulah kenakalan terjadi dan truk dibangun tidak sesuai dengan rancang bangun semula. Pengusaha pun tidak meminta berita acara dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPDT) karena pasti ketahuan. SRUT palsu menjadi solusi mereka.

"SRUT didaftarkan di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Permasalahannya, petugas bisa tidak tahu kalau itu SRUT palsu. Berikutnya ini akan kita ganti gunakan aplikasi. Kita sedang bangun satu sistem saling terintegrasi antara Menhub dan Kepolisian sehingga nanti tidak perlu dokumen seperti ini," ungkap Budi lagi.

"Kebocoran bisa pula terjadi di SAMSAT. Di lapangan masih ada anggota yang ‘masih memakai paradigma lama’ dan kami terus memperketat pengawasan untuk menghilangkan hal itu," tutur Budi.

 

Share :

Isuzu Gandeng Honda Bikin Truk Bertenaga Hidrogen

Dua pabrikan asal Jepang Isuzu Motors Ltd dan Honda Motor Co, telah sepakat untuk berkolaborasi.

Read More
Tata Motors Andalkan 4 Model Unggulan untuk Pasar Kalimantan

Pabrikan kendaraan asal India, Tata Motors optimistis terhadap penjualan unit kendaraannya di Indonesia.

Read More
Hino Pertimbangkan Produksi Bus dan Truk Listrik

Pertanyaan yang kemudian muncul saat tren mobil listrik mulai merebak adalah, apakah segmen kendaraan komersial juga akan mengikuti?

Read More