Adapun permintaan DPP Organda kepada pemerintah antara lain:

1. DPP Organda meyakini pemerintah mengambil kebijakan syarat tersebut dalam situasi darurat, dalam hal ini DPP Organda sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Fokus utama DPP Organda tentunya saat ini berkontribusi terhadap berkurangnya penyebaran Covid-19 agar segera dapat dimulai pemulihan ekonomi.

2. DPP Organda mengingatkan kembali realisasi bantuan dan insentif bagi dunia usaha yang pernah dijanjikan pemerintah lewat Menko Perekonomian beberapa waktu lalu dengan harapan pengusaha transportasi mendapat pinjaman baru (refinancing) dengan bunga murah setelah kebijakan relaksasi cicilan utang berakhir.

3. Bila janji tersebut tidak segara direalisasi dipastikan sebagian besar operator transportasi bakal sulit bertahan. Bahkan sebelum PPKM Darurat saja, okupansi baru mencapai 60 persen dari normal, apalagi bila diberlakukan pengetatan seperti saat ini.

4. DPP Organda mencatat hingga saat ini belum ada insentif langsung yang diberikan kepada industri transportasi. Dalam hal ini meminta pemerintah segera memberikan kompensasi kepada pekerja angkutan darat yang terdampak PPKM dan kebijakan larangan mudik beberapa bulan lalu.

5. DPP Organda mohon kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperhatikan pelaku usaha transportasi ini terutama yang di transportasi darat diberikan suatu kompensasi, misalnya, keringanan pajak kendaraan setahun 2021 dibebaskan dan kompensasi-kompensasi di dalam biaya langsung kepada kru atau karyawan perusahaan angkutan. 

6. DPP Organda mengimbau kepada satgas Covid-19 dan Kemenkes, memperbaiki data testing dan tracing Covid-19 secepatnya agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, khususnya untuk normalisasi industri transportasi nasional. Sebagai realisasi aksi pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

7. DPP Organda mengimbau kepada pemerintah menghilangkan dualisme kebijakan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar pelaku usaha jasa tranportasi mendapat kepastian berusaha (seperti: kebijakan PPKM).

8. Peemerintah harus dengan tegas menindak angkutan tidak berizin (angkutan liar) yang selama ini mendulang keuntungan saat pademi. Pengguna jasa transportasi memiliki hak mendapat pelayanan prima dengan menggunakan angkutan resmi (memiliki izin) dengan  standar tehnis pada penyebaran dan pencegahan covid 19.

9. Dalam pelaksanaan tehnis penyelenggaraan pencegahan Covid-19, angkutan berizin dibawah DPP Organda serta segenap anggota sudah menjalankan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi dengan kriteria dan persyaratan yang diberlakukan pemerintah. Seperti untuk perjalanan Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama, dan hasil tes PCR 2x24 jam atau antigen 1x24 jam dan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki sertifikat vaksin, hasil RT PCR 2x24 jam, tes antigen yang berlaku maksimal 1x24 jam. Penumpang juga diwajibkan mengisi Electronic-HealthAlert Card (e-HAC) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan selama melakukan perjalanan saat PPKM darurat.

Simak juga : Jumlah Penumpang di Terminal Menurun, Organda: Hanya 40-50% Armada yang Beroperasi

Share :

Beri Edukasi Teknologi Otomotif Terkini, Daihatsu Komitmen Cerdaskan Bangsa

Daihatsu memberikan seputar teknologi terbaru yang ada pada mobilnya

Read More
Transjakarta Lakukan Evaluasi dan Peningkatan Pembinaan ke Operator Bus BMP

sebagai tindaklanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari

Read More
50 Tahun Berkarya di Indonesia, Trakindo Gelar K3TAB 2021