Jakarta, MobilKomersial.com - Seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) menagih janji pemerintah soal realisasi bantuan dan insentif bagi dunia usaha.

Menurut Ketua Umum DPP Pusat Organda, Adrianto Djokosoetono, pengetatan syarat perjalanan bakal menurunkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya menekan cash flow pengusaha perjalanan. 

"Tidak dapat dihindari dampak kepada mobilitas masyarakat berarti menurunnya kembali pendapatan usaha, termasuk angkutan di jalan. Tidak dapat dipungkiri untuk  perjalanan jarak jauh dari/menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama," ujar Adrianto dalam siaran resminya, Jumat (16/7/2021).

Terlebih lagi, kata dia, bagi Angkutan Kota dan Provinsi (AKAP) yang kembali terpuruk akibat berbagai titik penyekatan terus diperluas untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Baca juga : Larangan Mudik, DPP Organda: Pemasangan Stiker Jadi Langkah Solutif dan Terukur

Untuk itu, menyikapi berbagai masalah di atas, pihaknya mengingatkan kembali soal  realisasi bantuan dan insentif bagi dunia usaha yang pernah dijanjikan pemerintah lewat Menko Perekonomian beberapa waktu lalu.

"Bantuan dan insentif ini dengan harapan pengusaha transportasi mendapat pinjaman baru (refinancing) dengan bunga murah setelah kebijakan relaksasi cicilan utang berakhir," terangnya.

Adrianto pun meminta kepada pemerintah terkait kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3 - 20 Juli 2021, bahkan kabarnya bakal diperpanjang hingga akhir Juli mendatang.

Share :

Beri Edukasi Teknologi Otomotif Terkini, Daihatsu Komitmen Cerdaskan Bangsa

Daihatsu memberikan seputar teknologi terbaru yang ada pada mobilnya

Read More
Transjakarta Lakukan Evaluasi dan Peningkatan Pembinaan ke Operator Bus BMP

sebagai tindaklanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari

Read More
50 Tahun Berkarya di Indonesia, Trakindo Gelar K3TAB 2021